Pelayanan publik di bawah Seksi Ekbang yaitu :

1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pelayanan publik di bawah Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu :

1. Domisili Yayasan

2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pelayanan publik di bawah Seksi Trantib yaitu :

1. Pengantar SKCK

2. Ijin Reklam/Spanduk

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 pada paragraf 3 Pasal 8, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi dan tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. 

1. mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
2. mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
4. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
5. memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi/swadaya masyarakat;
6. mengelola buku administrasi Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :

1. buku proyek dana pembangunan partisipasi/swadaya masyarakat kecamatan/kelurahan;
2. buku daftar anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. buku daftar anggota Badan Keswadayaan Masyarakat.

1. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
3. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
4. melakukan  koordinasi teknis  dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
5. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
6. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
7. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
8. melaksanakan pengawasan melekat  secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
9. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 pada paragraf 3 Pasal 8, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi dan tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Memproses data-data kependudukan meliputi :

1. Memfasilitasi perekaman KTP-el

2. Dispensasi Nikah

3. Surat Pindah

4. Pengantar Pembuatan KK

memproses bahan-bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai :

1. peralihan hak atas tanah;
2. keterangan status dan bukti kepemilikan tanah;
3. keterangan penggadaian tanah;
4. keterangan kewarisan;
5. keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan;
6. bahan-bahan sejenis lainnya yang berlaku.

memproses legalisasi administrasi pertanahan meliputi :

1. surat keterangan waris;
2. surat kuasa waris;
3. penerbitan permohonan ukur tanah;
4. legalisasi administrasi pertanahan sejenis lainnya yang berlaku.